kode etik kebidanan

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar belakang

Etika diperlukan dalam pergaulan hidup bermasyarakat, bernegara hingga pergaulan hidup tingkat internasional. Etika merupakan suatu sistem yang mengatur bagaimana seharusnya manusia bergaul. Sistem pengaturan pergaulan tersebut menjadi saling menghormati dan dikenal dengan sebutan sopan santun, tata krama, protokoler dan lain-lain. Maksud pedoman pergaulan tidak lain untuk menjaga kepentingan masing-masing yang terlibat agar mereka senang, tenang, tentram, terlindung tanpa merugikan kepentingannya serta terjamin agar perbuatannya yang tengah dijalankan sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hak-hak asasi umumnya. Hal itulah yang mendasari tumbuh kembangnya etika di masyarakat.

Etika dalam perkembangannya sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Etika memberi manusia orientasi bagaimana ia menjalani hidupnya melalui rangkaian tindakan sehari-hari. Itu berarti etika membantu manusia untuk mengambil sikap dan bertindak secara tepat dalam menjalani hidup ini. Etika pada akhirnya membantu kita untuk mengambil keputusan tentang tindakan apa yang perlu kita lakukan dan yang perlu kita pahami bersama bahwa etika ini dapat diterapkan dalam segala aspek atau sisi kehidupan manusia.

Begitu halnya dengan profesi kebidanan, diperlukan suatu petunjuk bagi anggota profesi tentang bagaimana mereka harus menjalankan profesinya, yaitu ketentuan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh anggota profesi, tidak saja dalam menjalankan tugas profesinya melainkan juga menyangkut tingkah laku dalam pergaulan sehari-hari dimayarakat, yang dalam hal ini kode etik profesi kebidanan.

Berdasarkan teori Deontologi, memiliki tanggung jawab sama dengan memiliki tugas moral. Tugas moral selalu diiringi dengan tanggung jawab moral. Dalam dunia profesi, istilah tanggung jawab  moral  disebut etika dan selama menjalankan perannya, bidan sering kali bersinggungan dengan masalah etika.

B.     Tujuan

·         Tujuan Umum

Terciptanya pelayanan kebidanan yang komprehensif sesuai kewenangan dan tanggung jawab seorang bidan.

·         Tujuan Khusus

1.      Menjalankan tugas mengelola ibu hamil sesuai prosedur yang ditetapkan pemerintah.

2.      Menjalankan tugas mengelola ibu bersalin prosedur yang ditetapkan pemerintah.

3.      Menjalankan tugas mengelola ibu nifas sesuai prosedur yang ditetapkan pemerintah.

4.      Menjalankan tugas mengelola pelayanan KB sesuai prosedur yang ditetapkan pemerintah.

5.      Menjalankan tugas mengelola daur hidup wanita sesuai prosedur yang ditetapkan pemerintah.

BAB II

TINJAUAN TEORI KODE

ETIK KEBIDANAN

A.    Definisi Kode Etik

Kode etik adalah norma-norma yang harus diindahkan oleh setiap profesi dalam melaksanakan tugas profesinya dan hidupnya di masyarakat. Norma tersebut berisi petunjuk bagi anggota profesi tentang bagaimana mereka menjalankan profesinya dan larangan, yaitu ketentuan tentang apa yang boleh dan tidak boleh diperbuat atau dilaksanakan oleh anggota profesi, tidak saja dalam menjalankan tugas profesinya melainkan juga menyangkut tingkah laku pada umumnya dalam pergaulan sehari-hari di masyarakat.^2,10

Kode etik kebidanan merupakan suatu pernyataan komprehensif profesi yang menuntut bidan melaksanakan praktik kebidanan baik yang berhubungan dengan kesejahteraan keluarga, masyarakat, teman sejawat, profesi dan dirinya. Penetapan kode etik kebidanan harus dilakukan dalam Kongres Ikatan Bidan Indonesia (IBI).

B.     Fungsi Kode Etik

Kode etik berfungsi sebagai berikut :

·                     Memberi panduan dalam membuat keputusan tentang masalah etik

·                     Menghubungkan nilai atau norma yang dapat diterapkan  dan dipertimbangkan dalam memberi pelayanan

·                     Merupakan cara untuk mengevaluasi diri

·                     Menjadi landasan untuk memberi umpan balik bagi rekan sejawat

·                     Menginformasikan kepada calon perawat dan bidan tentang nilai dan standar profesi

·                     Menginformasikan kepada profesi lain dan masyarakat tentang nilai moral.

C.    Penetapan Kode Etik

Kode etik hanya dapat ditetapkan oleh organisasi untuk para anggotanya. Kode etik suatu organisasi akan mempunyai pengaruh yang kuat dalam menegakkan disiplin di kalangan profesi, jika semua individu yang menjalankan profesi yang sama tergabung dalam suatu organisasi profesi. Jika setiap orang yang menjalankan suatu profesi secara otomatis tergabung dalam suatu organisasi atau ikatan profesi, barulah ada jaminan bahwa profesi tersebut dapat dijalankan secara murni dan baik, karena setiap anggota profesi yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan dikenai sanksi.

D.    Tujuan Kode Etik

Pada dasarnya, kode etik sutu profesi diciptakan dan dirumuskan demi kepentingan anggota dan organisasi. Secara umum, tujuan menciptakan kode etik adalah sebagai berikut :

·                     Menjunjung tinggi martabat dan citra profesi. ”Image’ pihak luar atau masyarakat terhadap suatu profesi perlu dijaga untuk mencegah pandangan merendahkan profesi tersebut. Oleh karena itu, setiap kode etik profesi akan melarang berbagai bentuk tindakan atau kelakuan anggota profesi yang dapat mencemarkan nama baik profesi di dunia luar sehingga kode etik disebut juga ”kode kehormatan”.

·                     Menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota. Kesejahteraan yang dimaksud adalah kesejahteraan material dan spiritual atau mental. Berkenaan dengan kesejahteraan material, kode etik umumnya menetapkan larangan-larangan bagi anggotanya untuk melakukan perbuatan yang merugikan kesejahteraan. Kode etik juga menciptakan peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku yang tidak pantas atau tidak jujur para anggota profesi ketika berinteraksi dengan sesama anggota profesi

·                     Meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Kode etik juga berisi tujuan pengabdian profesi tertentu, sehingga para anggota profesi dapat dengan mudah mengetahui tugas dan tanggung jawab pengabdian profesinya.

·                     Meningkatkan mutu profesi. Kode etik juga memuat norma-norma serta anjuran agar profesi selalu berusaha meningkatkan mutu profesi sesuai dengan bidang pengabdiannya. Selain itu, kode etik juga mengatur bagaimana cara memelihara dan meningkatkan mutu organisasi profesi.

E.     Dasar Pembentukan Kode Etik Bidan

Kode etik bidan pertam kali disusun pada tahun 1986 dan disahkan dalam Kongres Nasional  IBI X tahun 1988. Petunjuk pelaksanaan kode etik bidan disahkan dalam Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) IBI tahun 1991. Kode etik bidan sebagai pedoman dalam berperilaku, disusun berdasarkan pada penekanan keselamatan klien.

F.     Penjelasan Kode Etik Kebidanan

Bab VI. Kewajiban Bidan Terhadap Pemerintah, Nusa, Bangsa dan Tanah Air

1.            Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya, senantiasa melaksanakan ketentuan-ketentuan pemerintah dalam bidang kesehatan, khususnya dalam pelayanan KIA/KB dan kesehatan keluarga serta masyarakat

2.            Bidan harus mempelajari perundang-undangan kesehatan di Indonesia dengan cara :

3.            Menyebarluaskan informasi atau perundang-undangan yang dipelajari kepada anggota

4.            Mengundang ahli atau penceramah yang dibutuhkan

5.             Mempelajari program pemerintah, khususnya mengenai pelayanan kesehatan di Indonesia

6.            Mengidentifikasi perkembangan kurikulum sekolah tenaga kesehatan umumnya, keperawatan dan kebidanan khususnya

7.            Setiap bidan melalui profesinya berpartisipasi dan menyumbangkan pemikirannya kepada pemerintah untuk meningkatkan mutu jangkauan pelayanan kesehatan, terutama pelayanan KIA/KB dan kesehatan keluarga

1.            Bidan harus menyampaikan laporan kepada setiap jajaran IBI tentang berbagai hal yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas bidan di daerah, termasuk faktor penunjang maupun penghambat pelaksanaan tugas itu.

2.            Mencoba membuat penelitian tentang masalah yang sering terjadi di masyarakat yang berhubungan dengan tugas profesi kebidanan, misalnya penelitian mengenai :

·                     Berapa biaya standar persalinan normal di suatu daerah

·                     Berapa banyak animo masyarakat di suatu daerah terhadap fasilitas KIA/KB yang telah disediakan oleh masyarakat.

BAB III

PEMBAHASAN

Dalam mengadaptasi teori etika seorang bidan harus mampu menyesuaikan dengan keadaan dirinya dan berlandaskan pada kode etik dan standar profesi. Bidan tidak dapat memaksakan untuk mengadapatasi suatu teori etika secara kaku, karena hal ini akan merugikan bidan itu sendiri.Bidan harus menilai kemampuan dirinya dalam melakukan  sesuatu namun tidak menyimpang dari prinsip pelayanan, yaitu berusaha mengutamakan keselamatan ibu, bayi dan kelurga. Contohnya ketika seorang bidan desa harus menolong persalinan, disaat jadwal pemeriksaan kehamilan, selain itu ada beberapa ibu yang memerlukan pelayanan KB dan asuhan BBL. Maka kemungkinan besar ia hanya dapat menerapkan teori utilitarian (mencoba menghasilkan yang terbaik bagi semua orang sesuai kemampuannya, karena golongan utilitarian meyakini bahwa hasil yang didapat setiap orang harus sama. Sebenarnya bidan tersebut dapat menerapkan teori deontologi, namun pelayanan yang ia berikan tidak akan mencakup semua klien.

Sebagai pendidik, bidan harus memberikan pengajaran yang jelas, tidak bias. Akan tetapi, bidan harus menghindari kecenderungan untuk menciptakan bidan kaku (tidak mengikuti informasi terkini dari literature yang jelas tentang perkembangan pelayanan kebidanan) sehingga akan menimbulkan sikap “sok tau”. Contohnya pada saat menolong persalinan mahasiswa bidan diajarkan untuk tidak melakukan episiotomi. Jika pola pengajaran tidak tepat mahasiswa akan sepenuhny menyerap materi tersebut, akibatnya, ia tidak akan melakukan episiotomi tanpa melihat ada tidaknya indikasi.

Sebagai konselor bidan harus menjelaskan tentang tindakan yang akan diberikan kepada klien dengan jelas, contohnya seorang ibu datang ke bidan yang ingin menjadi akspetor KB IUD namun timbul ketakutan akibat rumor negatif yang beredar dimayarakat tentang IUD. Masalah etika yang timbul yaitu ketika bidan tidak dapat menjelaskan dengan baik, sehingga pandangan klien tentang IUD tidak berubah dan mengurungkan niatnya untuk menjadi akseptor KB.

Bidan juga dapat berperan sebagai teman, sehingga klien merasa nyaman ketika menerima pelayanan yang diberikan kepada kien, namun peran sebagai teman juga harus memiliki batasannya. Sikap professional terhadap klien harus dijaga, sehingga klien dan keluarganya memandang bidan sebagai orang yang berwibawa dan mampu mengendalikan diri sehingga mampu melindungi kliennya. Peran dosen bidan sebagai teman juga diperlukan, sehingga siswa tidak merasa sungkan dalam proses belajar mengajar. Namun -lagi-lagi- peran sebagai teman tetap ada batasnya, jangan sampai penilaian terhadap mahasiswa menjadi subyektif, ketika mahasiswa bidan melakukan suatu kesalahan dosen bidan menutupi kesalahan mahasiswanya karena kedekatan yang berlebihan.

Etika berperan dalam penelitian kebidanan, contohnya dahulu praktik kebidanan masih banyak berdasar kebiasaan atau dogma, dengan kemajuan zaman praktik yang seperti itu tidak dapat dilaksanakan lagi, tetapi dituntut praktik yang professional berdasarkan pada hasil penelitian. Bidan mungkin banyak terlibat dalam penelitian baik sebagai subyek maupun subyek penelitian. Sehingga bidan perlu mengetahui tentang etika penelitian, demi kepentingan melindungi klien, institusi tempat praktik dan diri sendiri. Bidan wajib mendukung penelitian yang bertujuan memajukan ilmu pengetahuan kebidanan. Bidan harus siap mengadakan penelitian dan siap untuk memberikan pelayanan pada hasil penelitian.

12

BAB IV

SIMPULAN

Etika sebagai salah satu cabang filsafat seringkali dianggap sebagai ilmu yang abstrak dan kurang relevan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak uraian filsafat dianggap jauh dari kenyataan, tetapi setidaknya etika mudah dipahami secara relevan bagi banyak persoalan yang dihadapi. Etika sebagai filsafat moral mencari jawaban untuk menentukan serta mempertahankan secara rasional teori yang berlaku tentang apa yang benar dan yang salah, baik atau buruk, yang secara umum dapat dipakai sebagai suatu perangkat prinsip moral yang menjadi pedoman bagi tindakan manusia.

Etika tidak lepas dari kehidupan manusia, termasuk dalam profesi kebidanan membutuhkan suatu system untuk mengatur bidan dalam menjalankan peran dan fungsinya. Dalam menjalankan perannya bidan tidak dapat memaksakan untuk mengadapatasi suatu teori etika secara kaku, tetapi harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dihadapi saat itu dan berlandaskan pada kode etik dan standar profesi.